JAKARTA DAN BANJIR

Jakarta tampaknya kini sudah menjadi daerah yang dilanggani banjir dengan segala sebab musababnya. Ada yang mengatakan karena hilangnya air tanah yang disedoti oleh pabrik atau kantor-kantor sehingga tanah itu turun perlahan-lahan, ada juga yang mengatakan karena kiriman dari daerah bogor yang karena tidak ada waduk atau situ yang menampung air dari atas, ada juga yang mengatakan air laut yang lebih tinggi dari daratannya.Dulu saya mengira banjir ini adalah dekade ini tapi ternyata sejarah sudah mengatakan bahwa ketika masih dijajah Belanda, Jakarta yang dulunya Batavia memang sudah rentan mengalami banjir. Belanda sudah mengetahui itu dan segera membuat jalan air yang bisa mengurai kebanjiran di Jakarta, tapi tampaknya memang masalah lingkungan ini tidak menjadi prioritas yang mendekati utama, padahal akibat ini berapa biaya sosial yang akan dihabiskan. Isu perpindahan pun pernah dilontarkan misalnya kemarin pernah ada rencana untuk pindah di Pulau Kalimantan. Ternyata dulu Soekarno juga pernah mengusulkan ide ini tapi ditolak dengan alasan Jakarta masih layak untuk di jadikan ibukota. Soal kepadatan dan banjir masih bisa ditanggulangi dan akhirnya gagal sudah rencana itu. Jika memang banjir ini tidak bisa ditolak oleh Jakarta maka apa yang harus dilakukan oleh warga Jakarta. Pembangunan gedung yang tidak ramah lingkungan, perumahan kumuh yang memang tidak bisa disingkirkan atas nama kemiskinan dan HAM. Politisi yang sibuk korupsi dan menanamkan citra pribadi, rakyat miskin pinggiran yang kumuh dan tidak mau peduli lingkungan juga tidak bisa disalahkan karena pemerintah masih belum cukup mental dan biaya untuk memindahkannya, walau memang kadang membandel. Tak jarang kasus kebakaran itu kadang membuat saya berpikir itu rekayasa agar mereka mau pindah-agak kejam tapi ini mujarab. Solusine adalah selain mengajak semua warga sadar dan bermimpi agar Jakarta bebas banjir. Pelaksanaan harus secara makro dan mikro secara sistem dan sosial. Dalam dunia pendidikan misalnya dengan mata pelajaran banjir dan cara mengatasinya. Pemerintah harus membuat aturan yang meminimalisi kondisi banjir. Masyarakat lewat lurah harus bisa menciptakan warganya yang ada untuk berperilaku sehat dan mencegah terjadinya banjir. Dari segi teknologi upayakan dibuatnya bus atau taksi ampibi yang bisa berjalan di kedua kondisi, bangunan rumah panggung harus dibuat untuk mencegah banjir yang berlebihan. Ini harus dipikirkan jangka panjang atau jika tidak biaya sosial akan bertambah sangat mahal.